banner 728x90
Berita  

Pernikahan Sesama Jenis di Cianjur

Pernikahan Sesama Jenis
Pernikahan Sesama Jenis
banner 468x60

Pernikahan Sesama Jenis di Cianjur: Fakta, Hukum, dan Hak Asasi Manusia

Pernikahan Sesama Jenis, Pada tanggal 7 Desember 2023, sebuah berita mengejutkan muncul di media sosial. Sebuah video yang memperlihatkan dua wanita yang mengaku telah menikah secara agama di Cianjur, Jawa Barat, viral dan menuai berbagai reaksi dari netizen. Video tersebut menunjukkan kedua wanita tersebut mengenakan gaun pengantin putih dan berpelukan di depan seorang pria yang diduga sebagai penghulu. Mereka juga mengucapkan janji pernikahan dan saling menyematkan cincin di jari mereka.

banner 325x300

Berita ini segera menarik perhatian publik dan pihak berwenang. Polisi Cianjur langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan kedua wanita tersebut beserta pria yang diduga sebagai penghulu. Polisi juga menyita barang bukti berupa video, cincin, dan buku nikah palsu yang digunakan oleh mereka. Polisi menduga bahwa pernikahan tersebut adalah sebuah aksi provokasi yang bertujuan untuk mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat.

Pernikahan sesama jenis adalah sebuah fenomena yang masih tabu dan kontroversial di Indonesia. Meskipun tidak ada undang-undang yang secara eksplisit melarang atau mengatur pernikahan sesama jenis, namun ada beberapa hukum dan norma yang secara implisit menghalanginya. Di antaranya adalah:

  • Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
  • Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh pejabat pencatat perkawinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dan kepercayaan tersebut.
  • Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hak ini juga dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 16 Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia.
  • Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang tindak pidana terhadap kesusilaan, seperti zina, persetubuhan, pencabulan, dan pornografi. Meskipun tidak secara spesifik menyebut pernikahan sesama jenis, namun beberapa pasal dapat digunakan untuk menjerat mereka yang melakukan hubungan seksual di luar nikah, termasuk hubungan sesama jenis.

Selain itu, ada juga beberapa norma sosial, budaya, dan agama yang menentang pernikahan sesama jenis. Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yang secara tegas melarang hubungan homoseksual dan lesbian dalam Al-Quran dan Hadis. Selain Islam, agama-agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu juga tidak mengakui atau mengizinkan pernikahan sesama jenis. Masyarakat Indonesia juga masih menganggap pernikahan sesama jenis sebagai sesuatu yang menyimpang, tidak wajar, dan tidak sesuai dengan fitrah manusia.

Namun, di sisi lain, ada juga pihak-pihak yang mendukung atau setidaknya toleran terhadap pernikahan sesama jenis. Mereka berpendapat bahwa pernikahan sesama jenis adalah hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Mereka mengklaim bahwa pernikahan sesama jenis tidak melanggar hukum, asalkan dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, dan tidak mengganggu orang lain. Mereka juga menolak stigma dan diskriminasi yang dialami oleh komunitas LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) di Indonesia.

Salah satu organisasi yang berjuang untuk hak-hak LGBT di Indonesia adalah Arus Pelangi, yang didirikan pada tahun 2006. Arus Pelangi adalah sebuah federasi yang terdiri dari berbagai kelompok dan individu yang peduli terhadap isu-isu hak asasi manusia, khususnya hak-hak LGBT. Arus Pelangi memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghargai keberagaman. Arus Pelangi juga memiliki misi untuk mempromosikan, membela, dan memperjuangkan hak-hak LGBT sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Arus Pelangi memiliki beberapa program dan kegiatan, seperti advokasi, edukasi, pemberdayaan, penelitian, dan jaringan. Arus Pelangi juga aktif berpartisipasi dalam berbagai forum nasional dan internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia, seperti Komnas HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Dewan HAM PBB, dan lain-lain. Arus Pelangi juga bekerja sama dengan berbagai mitra, seperti LSM, media, akademisi, aktivis, dan komunitas.

Salah satu isu yang menjadi fokus Arus Pelangi adalah pernikahan sesama jenis. Arus Pelangi berpendapat bahwa pernikahan sesama jenis adalah hak asasi manusia yang harus diakui dan dihormati oleh negara dan masyarakat. Arus Pelangi menuntut agar pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang pernikahan sesama jenis, atau setidaknya memberikan pengakuan hukum terhadap hubungan sesama jenis yang sudah ada. Arus Pelangi juga menolak segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi terhadap pasangan sesama jenis.

Arus Pelangi mengambil contoh dari beberapa negara yang sudah melegalkan pernikahan sesama jenis, seperti Belanda, Belgia, Spanyol, Kanada, Afrika Selatan, Argentina, Portugal, Islandia, Norwegia, Swedia, Denmark, Prancis, Inggris, Irlandia, Amerika Serikat, Brasil, Uruguay, Kolombia, Meksiko, dan Taiwan. Arus Pelangi berharap bahwa Indonesia dapat mengikuti jejak negara-negara tersebut dan menjadi negara yang lebih maju, toleran, dan berkeadaban.

Namun, tuntutan Arus Pelangi ini mendapat penolakan keras dari berbagai pihak, terutama dari kelompok-kelompok konservatif dan radikal yang berbasis agama. Mereka menilai bahwa pernikahan sesama jenis adalah sebuah dosa, penyakit, dan ancaman bagi kelangsungan bangsa dan negara. Mereka juga menganggap bahwa Arus Pelangi adalah sebuah organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Mereka menyerukan agar pemerintah membubarkan Arus Pelangi dan menindak tegas para anggota dan pendukungnya.

Salah satu kelompok yang paling vokal menentang Arus Pelangi adalah Front Pembela Islam (FPI), yang didirikan pada tahun 1998. FPI adalah sebuah organisasi massa yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan politik. FPI memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam yang berdasarkan syariat Islam. FPI juga

FPI memiliki misi untuk menegakkan syariat Islam di seluruh wilayah Indonesia, dengan cara melakukan amar ma’ruf nahi munkar (memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran). FPI juga berperan sebagai pengawal, penjaga, dan pembela Islam dari segala bentuk penistaan, penyalahgunaan, dan penyelewengan.

Salah satu cara yang dilakukan oleh FPI untuk mencapai misinya adalah dengan melakukan aksi-aksi sweeping, razia, demo, dan penyerangan terhadap tempat-tempat yang dianggap melanggar syariat Islam, seperti tempat hiburan malam, hotel, gereja, tempat ibadah non-Islam, kantor LSM, dan lain-lain. FPI juga sering terlibat dalam konflik dengan kelompok-kelompok yang berbeda pandangan atau kepentingan dengan mereka, seperti Ahmadiyah, Syiah, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, LGBT, komunis, liberal, dan lain-lain.

FPI mendapat dukungan dari sebagian masyarakat yang menganggap bahwa FPI adalah pejuang Islam yang berani dan tegas. FPI juga mendapat dukungan dari beberapa tokoh politik, ulama, dan artis yang memiliki afiliasi atau simpati dengan mereka. FPI juga memiliki jaringan yang luas dan kuat, baik di tingkat nasional maupun internasional. FPI memiliki cabang di hampir semua provinsi di Indonesia, dan juga memiliki hubungan dengan organisasi-organisasi Islam lainnya di dunia, seperti Hizbut Tahrir, Jamaah Islamiyah, Taliban, Al-Qaeda, dan ISIS.

Namun, FPI juga mendapat kritik dan kecaman dari banyak pihak yang menganggap bahwa FPI adalah organisasi yang intoleran, radikal, dan anarkis. FPI juga mendapat tentangan dari pemerintah, yang sering kali menangkap, menahan, dan menjerat anggota-anggota FPI dengan berbagai kasus hukum, seperti penghasutan, penganiayaan, perusakan, terorisme, dan lain-lain. FPI juga mendapat sorotan dari media, yang sering kali melaporkan aksi-aksi FPI yang bertentangan dengan hukum, hak asasi manusia, dan Pancasila.

Salah satu kasus yang paling kontroversial yang melibatkan FPI adalah kasus pembakaran gereja di Temanggung, Jawa Tengah, pada tahun 2011. Kasus ini bermula ketika seorang pria bernama Antonius Bawengan dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena dinyatakan bersalah melakukan penistaan agama dengan menyebarkan buku-buku yang menghina Islam. FPI tidak puas dengan vonis tersebut dan menuntut agar Antonius dihukum mati. FPI kemudian melakukan aksi demo di depan pengadilan dan membakar tiga gereja yang ada di sekitar lokasi.

Aksi FPI ini memicu kemarahan dari umat Kristen dan masyarakat lainnya, yang merasa bahwa FPI telah melanggar hak mereka untuk beribadah dan hidup damai. Aksi FPI ini juga memicu kecaman dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, tokoh agama, LSM, dan media. Aksi FPI ini juga menimbulkan konsekuensi hukum, karena polisi berhasil menangkap dan menahan beberapa anggota FPI yang terlibat dalam pembakaran gereja. Aksi FPI ini juga menimbulkan konsekuensi sosial, karena memperburuk hubungan antara umat Islam dan Kristen di Indonesia.

Kasus ini adalah salah satu contoh dari konflik yang sering terjadi antara FPI dan Arus Pelangi, yang mewakili dua kutub yang berseberangan dalam isu pernikahan sesama jenis. FPI menolak keras pernikahan sesama jenis dan menganggapnya sebagai dosa, penyakit, dan ancaman. Arus Pelangi mendukung pernikahan sesama jenis dan menganggapnya sebagai hak, kesehatan, dan kebebasan. FPI dan Arus Pelangi sering berseteru dan berkonfrontasi dalam berbagai forum dan media, baik secara verbal maupun fisik.

Pernikahan sesama jenis di Cianjur adalah salah satu peristiwa yang menunjukkan betapa kompleks dan rumitnya isu ini di Indonesia. Di satu sisi, ada hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi, tanpa membedakan jenis kelamin, orientasi seksual, atau identitas gender. Di sisi lain, ada hukum dan norma yang harus dipatuhi dan dihargai, sesuai dengan nilai-nilai agama, budaya, dan nasionalisme. Di tengah-tengah, ada masyarakat yang harus hidup bersama dan berdamai, meskipun memiliki perbedaan dan keragaman.

Bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi isu ini? Apakah pernikahan sesama jenis harus dilegalkan atau dilarang? Apakah FPI dan Arus Pelangi harus berdamai atau berperang? Apakah Indonesia harus menjadi negara yang terbuka atau tertutup? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mudah dijawab, karena melibatkan banyak faktor dan kepentingan yang saling bertentangan. Namun, yang pasti, kita harus berusaha untuk mencari jalan tengah yang dapat mengakomodasi semua pihak, tanpa mengorbankan hak, hukum, atau norma.

Demikianlah blogpost saya tentang pernikahan sesama jenis di Cianjur. Saya harap blogpost ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menarik bagi Anda. Jika Anda memiliki komentar, saran, atau kritik, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah membaca blogpost saya. Sampai jumpa di blogpost selanjutnya.

banner 325x300
banner 728x90