banner 728x90

Pemakzulan Jokowi

Pemakzulan Jokowi
Pemakzulan Jokowi
banner 468x60

Apakah Jokowi Akan Dimakzulkan? Ini Fakta dan Prospeknya

Pemakzulan atau impeachment adalah sebuah proses politik yang dapat digunakan untuk memberhentikan seorang pejabat negara dari jabatannya. Proses ini biasanya dilakukan oleh lembaga legislatif yang memiliki hak untuk mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintah.

Di Indonesia, pemakzulan presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7A, yang menyebutkan bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.

banner 325x300

Namun, proses pemakzulan presiden tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada beberapa syarat dan mekanisme yang harus dipenuhi, seperti usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyelidikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan persetujuan MPR.

Isu Pemakzulan Jokowi

Belakangan ini, isu pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat di tengah situasi politik yang memanas menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Isu ini dipicu oleh surat terbuka yang dikirimkan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana kepada DPR pada 7 Juni 2023.

Dalam surat tersebut, Denny menyarankan DPR untuk menggunakan hak angket guna memulai proses pemakzulan terhadap Jokowi. Alasannya, Jokowi diduga telah melakukan pelanggaran konstitusi berkaitan dengan Pilpres 2024.

Denny menyebutkan tiga dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan Jokowi, yaitu:

  • Mendesain hanya ada dua calon presiden dalam Pilpres 2024, tanpa Anies Baswedan, berdasarkan kesaksian seorang tokoh bangsa yang pernah menjadi wakil presiden.
  • Mengintervensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memuluskan jalannya Pilpres 2024 sesuai dengan keinginannya.
  • Menyalahgunakan kekuasaan untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dengan cara menggerakkan aparat kepolisian, memanggil para menteri dan pejabat daerah, membiarkan kampanye di luar jadwal, dan membagikan bantuan sosial dekat baliho Prabowo-Gibran.

Denny menilai bahwa tindakan-tindakan tersebut telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi, konstitusi, dan hukum. Oleh karena itu, ia meminta DPR untuk segera bertindak sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Tanggapan Pemerintah dan Parpol

Surat terbuka Denny Indrayana menuai berbagai tanggapan dari pemerintah dan partai politik. Sebagian besar mengecam dan menolak isu pemakzulan tersebut, dengan berbagai alasan.

Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah melakukan pelanggaran konstitusi. Ia juga menilai bahwa surat Denny Indrayana tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan hanya bersifat opini pribadi.

“Surat itu tidak berdasarkan fakta, tidak berdasarkan hukum, tidak berdasarkan konstitusi. Surat itu hanya berdasarkan opini pribadi yang tidak berdasar,” kata Pratikno dalam konferensi pers di Istana Negara, Kamis, 8 Juni 2023.

Pratikno juga menantang Denny Indrayana untuk membuktikan tuduhannya di pengadilan, jika memang yakin bahwa Jokowi telah melanggar konstitusi. Ia juga meminta Denny untuk menghormati proses demokrasi yang sedang berlangsung.

“Kalau memang ada bukti, silakan dibawa ke pengadilan. Jangan hanya main opini di media sosial. Itu tidak baik untuk demokrasi kita,” ujar Pratikno.

Sementara itu, partai politik yang mendukung Jokowi, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), juga mengecam dan menolak isu pemakzulan tersebut.

Mereka menilai bahwa isu pemakzulan hanya merupakan upaya mencari perhatian dan mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional. Mereka juga menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah melanggar konstitusi dan selalu menghormati hasil pemilihan presiden 2024 yang sah dan konstitusional.

“Isu pemakzulan itu hanya cari perhatian kali ya. Karena tidak ada alasan yang kuat untuk memakzulkan presiden,” kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya kepada CNNIndonesia.com, Kamis, 22 Maret 2023.

“Kami tidak setuju dengan isu pemakzulan. Kami menghormati hasil pemilihan presiden 2024 yang sah dan konstitusional. Kami juga menghormati hak prerogatif presiden dalam menentukan kebijakan pemerintah,” ujar Riefky.

Prospek Pemakzulan Jokowi

Meskipun isu pemakzulan Jokowi telah mencuat, prospeknya untuk terwujud sangat kecil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

  • Kurangnya bukti yang kuat dan valid untuk membuktikan bahwa Jokowi telah melakukan pelanggaran konstitusi. Sejauh ini, tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Denny Indrayana dan pihak-pihak lain masih bersifat spekulatif dan tidak didukung oleh data atau fakta yang jelas.
  • Kurangnya dukungan politik dari DPR untuk mengusulkan hak angket terhadap Jokowi. Sebagian besar fraksi di DPR masih mendukung Jokowi dan tidak tertarik untuk menggoyang posisinya. Hanya sebagian kecil fraksi, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra, yang membuka peluang untuk pemakzulan Jokowi.
  • Kurangnya dukungan publik terhadap isu pemakzulan Jokowi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga, Jokowi masih menikmati tingkat kepercayaan dan kepuasan yang tinggi dari masyarakat. Isu pemakzulan Jokowi juga tidak mendapat simpati yang besar dari masyarakat, karena dianggap tidak relevan dan mengganggu stabilitas nasional.

Oleh karena itu, isu pemakzulan Jokowi kemungkinan besar akan berakhir sebagai isu semu yang tidak berdampak apa-apa. Jokowi akan tetap menjalankan tugasnya sebagai presiden hingga akhir masa jabatannya pada 2029.

Kesimpulan

Pemakzulan adalah sebuah proses politik yang dapat digunakan untuk memberhentikan seorang pejabat negara dari jabatannya. Proses ini diatur dalam konstitusi dan memiliki syarat dan mekanisme yang ketat.

Isu pemakzulan terhadap Presiden Jokowi dipicu oleh surat terbuka yang dikirimkan oleh Wakil Menteri Hukum

dan HAM Denny Indrayana kepada DPR pada 7 Juni 2023.

banner 325x300
banner 728x90