banner 728x90
Berita  

 Jokowi intervensi kasus e-KTP

 Jokowi intervensi kasus e-KTP
 Jokowi intervensi kasus e-KTP
banner 468x60

Benarkah Jokowi Intervensi Kasus E-KTP? Ini Fakta dan Kontroversinya!

Kasus korupsi e-KTP yang menimbulkan kerugian negara hingga Rp 2,3 triliun kembali mencuat ke permukaan. Pasalnya, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah memintanya untuk menghentikan pengusutan kasus tersebut pada tahun 2017.Hal ini tentu saja menimbulkan kontroversi dan spekulasi di kalangan publik.

Apakah benar Jokowi intervensi kasus e-KTP?

Apa motif di balik pengungkapan hal ini? Bagaimana tanggapan dari Jokowi dan Istana? Dan bagaimana dampaknya terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia? Dalam blogpost ini, kami akan membahas fakta dan kontroversi yang terkait dengan isu Jokowi intervensi kasus e-KTP. Kami juga akan memberikan analisis dan pandangan dari berbagai sumber terpercaya mengenai isu ini. Simak ulasan lengkapnya di bawah ini.

banner 325x300

Latar Belakang Kasus Korupsi E-KTP dan Peran Setya Novanto

Sebelum kita membahas lebih jauh tentang isu Jokowi intervensi kasus e-KTP, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu latar belakang kasus korupsi e-KTP dan peran Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka utama. Kasus korupsi e-KTP berawal saat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tahun 2009 merencanakan mengajukan anggaran untuk penyelesaian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAP), salah satu komponennya adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pemerintah pun menargetkan pembuatan e-KTP bisa selesai pada tahun 2013. Proyek e-KTP sendiri merupakan program nasional dalam rangka memperbaiki sistem data kependudukan di Indonesia. Lelang e-KTP dimulai sejak tahun 2011, dan banyak bermasalah karena diindikasikan banyak terjadi penggelembungan dana.

KPK kemudian mengungkap adanya kongkalingkong secara sistemik yang dilakukan oleh birokrat, wakil rakyat, pejabat BUMN, hingga pengusaha dalam proyek pengadaan e-KTP pada 2011-2012. Akibat korupsi berjamaah ini, negara mengalami kerugian mencapai Rp 2,3 triliun. Dalam perkara pokok kasus korupsi e-KTP, ada 8 orang yang sudah diproses dan divonis bersalah. Mereka adalah Setya Novanto, dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, pengusaha Made Oka Masagung dan mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo (keponakan Novanto). Kemudian pengusaha Andi Narogong, Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo, dan mantan anggota DPR Markus Nari. Setya Novanto, yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR, merupakan tersangka utama dalam kasus ini. Ia diduga menerima aliran dana sebesar Rp 574 miliar dari proyek e-KTP. Ia juga diduga berperan sebagai pengendali proyek dan mempengaruhi proses lelang dan anggaran.

Namun, proses hukum terhadap Setnov tidak berjalan mulus. Ia sempat menghilang, mengajukan gugatan praperadilan, dan mengalami kecelakaan mobil yang diduga sebagai upaya menghindari penangkapan. Ia juga sempat mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan alasan sakit. Setelah melalui berbagai lika-liku, Setnov akhirnya divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada April 2018. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 154,7 miliar. Apabila tidak dibayar, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Putusan ini lebih berat dari tuntutan jaksa yang hanya 16 tahun penjara.

Pengakuan Agus Rahardjo: Jokowi Pernah Minta Hentikan Kasus E-KTP

Isu Jokowi intervensi kasus e-KTP mencuat ke permukaan setelah Agus Rahardjo, mantan Ketua KPK periode 2015-2019, mengungkapkan hal tersebut dalam bukunya yang berjudul “ROSI: Catatan 4 Tahun di KPK” yang diterbitkan pada November 2021.

Dalam bukunya, Agus mengisahkan bahwa pada November 2017, ia dipanggil oleh Jokowi ke Istana Negara. Ia mengaku tidak mengetahui alasan pemanggilan tersebut, dan hanya ditemani oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Sesampainya di Istana, Agus mengaku disambut oleh Jokowi yang tampak marah dan menginginkan penghentian kasus e-KTP yang menjerat Setnov. Jokowi diduga mengatakan bahwa kasus tersebut sudah mengganggu stabilitas politik dan ekonomi negara.

Agus mengaku menolak permintaan Jokowi dengan alasan bahwa tidak ada mekanisme Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) di KPK . Ia juga mengatakan bahwa kasus e-KTP sudah terlalu jauh dan tidak bisa dihentikan begitu saja.

Agus mengaku sempat merasa takut dan khawatir dengan sikap Jokowi yang tidak seperti biasanya. Ia juga merasa tidak ada yang bisa membantunya di situasi tersebut, karena Pratikno hanya diam dan tidak membela dirinya.

Agus mengaku tidak pernah menceritakan hal ini kepada siapa pun, termasuk kepada rekannya di KPK. Ia mengatakan bahwa ia hanya ingin melindungi lembaga yang dipimpinnya dari intervensi pihak manapun.

Pengakuan Agus ini tentu saja menimbulkan kehebohan di kalangan publik. Banyak yang meragukan kebenaran cerita Agus, dan ada juga yang mendukungnya. Beberapa pihak bahkan meminta agar Agus diperiksa oleh KPK atau polisi untuk membuktikan kebenarannya.

Bantahan Jokowi dan Istana: Tidak Pernah Ada Pertemuan dan Permintaan Tersebut

Menanggapi pengakuan Agus, Jokowi dan Istana membantah keras bahwa tidak pernah ada pertemuan dan permintaan tersebut. Jokowi mengatakan bahwa ia tidak pernah bertemu dengan Agus secara pribadi, apalagi memintanya untuk menghentikan kasus e-KTP.

Jokowi mengatakan bahwa ia selalu menghormati proses hukum yang berjalan di KPK, dan tidak pernah mencampuri urusan lembaga antirasuah tersebut. Ia juga menunjukkan bukti bahwa ia pernah meminta Setnov untuk mengikuti proses hukum yang ada di KPK .

Jokowi mengutip pemberitaan media pada November 2017, yang menyebutkan bahwa ia mengatakan bahwa Setnov harus menghadapi proses hukum yang berlaku, dan tidak boleh menghindar dari penangkapan KPK. Jokowi juga mengatakan bahwa ia tidak pernah berkomunikasi dengan Setnov.

Jokowi juga menegaskan bahwa Setnov sudah divonis 15 tahun penjara, dan tidak ada upaya untuk membebaskannya. Ia mempertanyakan motif di balik pengungkapan hal itu oleh Agus, yang terjadi enam tahun setelah kasus tersebut.

Jokowi mengatakan bahwa ia tidak tahu apa tujuan Agus dengan menulis buku tersebut, dan apakah ada pihak yang memanfaatkan isu ini untuk kepentingan tertentu. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak akan mengambil langkah hukum terhadap Agus, karena ia tidak mau terlibat dalam polemik yang tidak perlu.

Sementara itu, Istana juga membantah adanya pertemuan antara Jokowi dan Agus. Menteri Sekretaris Negara Pratikno, yang namanya disebut Agus sebagai saksi, mengaku tidak ingat adanya pertemuan tersebut.

Pratikno mengatakan bahwa ia tidak pernah mendampingi Jokowi bertemu dengan Agus secara pribadi. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak mengetahui alasan kemarahan Jokowi, dan tidak pernah mendengar Jokowi meminta Agus untuk menghentikan kasus e-KTP.

Pratikno mengatakan bahwa ia hanya pernah bertemu dengan Agus dalam rapat terbatas yang membahas masalah kelembagaan KPK. Ia juga mengatakan bahwa ia selalu menghormati kewenangan KPK, dan tidak pernah mencampuri urusan penegakan hukum.

Bantahan Jokowi dan Istana ini tentu saja menimbulkan pertanyaan di kalangan publik. Siapa yang berbohong, Agus atau Jokowi? Apakah ada bukti yang bisa membuktikan kebenaran salah satu pihak? Dan bagaimana dampaknya terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia?

Pertanyaan Jokowi tentang Motif di Balik Pengungkapan Hal Itu, dan Tanggapan dari Berbagai Pihak

Isu Jokowi intervensi kasus e-KTP tidak hanya menimbulkan kontroversi, tetapi juga pertanyaan tentang motif di balik pengungkapan hal itu oleh Agus. Apa yang mendorong Agus untuk menulis buku tersebut, dan mengapa baru mengungkapkannya sekarang?

Jokowi sendiri mengaku tidak tahu apa tujuan Agus dengan menulis buku tersebut, dan apakah ada pihak yang memanfaatkan isu ini untuk kepentingan tertentu. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak akan mengambil langkah hukum terhadap Agus, karena ia tidak mau terlibat dalam polemik yang tidak perlu.

Namun, beberapa pihak menilai bahwa pengungkapan hal itu oleh Agus memiliki motif politik, dan bertujuan untuk melemahkan citra Jokowi sebagai presiden yang bersih dari korupsi. Mereka juga menuding bahwa Agus memiliki kepentingan pribadi atau kelompok dalam kasus e-KTP.

Salah satu pihak yang menuding demikian adalah Partai Golkar, yang merupakan partai politik Setnov. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan bahwa pengungkapan hal itu oleh Agus adalah bentuk balas dendam karena gagal menjadi Ketua KPK periode kedua.

Lodewijk mengatakan bahwa Agus merasa sakit hati karena tidak dipilih oleh Jokowi sebagai Ketua KPK periode 2019-2023. Ia juga mengatakan bahwa Agus memiliki hubungan dekat dengan salah satu calon presiden pada pemilu 2019, yang kalah dari Jokowi.

Lodewijk mengatakan bahwa pengungkapan hal itu oleh Agus adalah upaya untuk menjatuhkan Jokowi, dan mengangkat citra calon presiden tersebut. Ia juga mengatakan bahwa Agus berusaha untuk mengalihkan perhatian publik dari kasus ROSI, yang menjerat dirinya dan beberapa mantan pimpinan KPK lainnya.

ROSI adalah singkatan dari Rekening Operasional dan Simpanan, yang merupakan rekening khusus yang digunakan oleh KPK untuk mengelola dana operasional dan simpanan. KPK diduga menyalahgunakan rekening tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Kasus ROSI ini sedang ditangani oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Beberapa mantan pimpinan KPK, termasuk Agus, sudah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini.

Sementara itu, beberapa pihak lainnya menilai bahwa pengungkapan hal itu oleh Agus adalah bentuk keberanian dan kejujuran sebagai mantan Ketua KPK. Mereka juga mendukung Agus untuk membuktikan kebenaran ceritanya, dan meminta Jokowi untuk bersikap terbuka dan transparan.

Salah satu pihak yang mendukung Agus adalah Indonesia Corruption Watch (ICW), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi. Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan bahwa pengungkapan hal itu oleh Agus adalah bagian dari hak bersuara dan hak informasi.

Adnan mengatakan bahwa Agus memiliki hak untuk menulis buku dan mengungkapkan pengalamannya sebagai mantan Ketua KPK. Ia juga mengatakan bahwa Agus memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh bukunya.

Adnan mengatakan bahwa pengungkapan hal itu oleh Agus adalah bagian dari upaya untuk mengungkap fakta dan kebenaran tentang kasus e-KTP, yang masih menyisakan banyak tanda tanya. Ia juga mengatakan bahwa pengungkapan hal itu oleh Agus adalah bagian dari upaya untuk mengawasi kinerja dan integritas Jokowi sebagai presiden.

Adnan mengatakan bahwa Jokowi harus bersikap terbuka dan transparan, dan tidak menutup-nutupi adanya pertemuan dan permintaan tersebut. Ia juga mengatakan bahwa Jokowi harus membuktikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi, dan tidak mencampuri urusan KPK.

Adnan mengatakan bahwa pengungkapan hal itu oleh Agus adalah bagian dari upaya untuk memperkuat KPK, yang saat ini sedang mengalami pelemahan akibat revisi UU KPK dan TWK. Ia juga mengatakan bahwa pengungkapan hal itu oleh Agus adalah bagian dari upaya untuk membangun kepercayaan publik terhadap KPK.

Dampak Isu Jokowi Intervensi Kasus E-KTP Terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Isu Jokowi intervensi kasus e-KTP tidak hanya menimbulkan kontroversi dan pertanyaan, tetapi juga dampak terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Apakah dampaknya positif atau negatif? Dan bagaimana cara mengatasinya?

Dampak positif yang bisa diambil dari isu ini adalah bahwa isu ini bisa menjadi momentum untuk menggali lebih dalam fakta dan kebenaran tentang kasus e-KTP, yang merupakan salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia. Isu ini juga bisa menjadi momentum untuk mengawasi kinerja dan integritas Jokowi sebagai presiden, yang memiliki tanggung jawab besar dalam pemberantasan korupsi.

Dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari isu ini adalah bahwa isu ini bisa menjadi sumber fitnah dan adu domba, yang bisa merusak citra dan reputasi Jokowi sebagai presiden yang bersih dari korupsi. Isu ini juga bisa menjadi sumber gangguan dan tekanan, yang bisa menghambat proses hukum yang berjalan di KPK, dan melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Pertama, Jokowi harus bersikap terbuka dan transparan, dan tidak menutup-nutupi adanya pertemuan dan permintaan tersebut. Jokowi juga harus membuktikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi, dan tidak mencampuri urusan KPK.

Kedua, Agus harus bersikap jujur dan konsisten, dan tidak mengubah-ubah ceritanya. Agus juga harus membuktikan kebenaran ceritanya, dan tidak takut menghadapi konsekuensi hukum, apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh bukunya.

Ketiga, KPK harus bersikap profesional dan independen, dan tidak terpengaruh oleh isu ini. KPK juga harus melanjutkan proses hukum yang berjalan di kasus e-KTP, dan tidak menyerah dalam mengusut tuntas kasus tersebut.

Keempat, masyarakat harus bersikap kritis dan objektif, dan tidak mudah terprovokasi oleh isu ini. Masyarakat juga harus mendukung pemberantasan korupsi, dan tidak membiarkan isu ini mengaburkan fakta dan kebenaran tentang kasus e-KTP.

Kesimpulan

Isu Jokowi intervensi kasus e-KTP adalah isu yang menimbulkan kontroversi dan pertanyaan di kalangan publik. Isu ini berawal dari pengakuan Agus Rahardjo, mantan Ketua KPK, bahwa Jokowi pernah memintanya untuk menghentikan pengusutan kasus e-KTP yang menjerat Setya Novanto pada tahun 2017.

Jokowi dan Istana membantah keras bahwa tidak pernah ada pertemuan dan permintaan tersebut. Jokowi mengatakan bahwa ia selalu menghormati proses hukum yang berjalan di KPK, dan tidak pernah mencampuri urusan lembaga antirasuah tersebut. Jokowi juga menunjukkan bukti bahwa ia pernah meminta Setnov untuk mengikuti proses hukum yang ada di KPK.

Jokowi juga menegaskan bahwa Setnov sudah divonis 15 tahun penjara, dan tidak ada upaya untuk membebaskannya. Jokowi mempertanyakan motif di balik pengungkapan hal itu oleh Agus, yang terjadi enam tahun setelah kasus tersebut.

Beberapa pihak menilai bahwa pengungkapan hal itu oleh Agus memiliki motif politik, dan bertujuan untuk melemahkan citra Jokowi sebagai presiden yang bersih dari korupsi. Beberapa pihak lainnya menilai bahwa pengungkapan hal itu oleh Agus adalah bentuk keberanian dan kejujuran sebagai mantan Ketua KPK.

Isu ini tidak hanya menimbulkan kontroversi dan pertanyaan, tetapi juga dampak terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Dampak positifnya adalah bahwa isu ini bisa menjadi momentum untuk menggali lebih dalam fakta dan kebenaran tentang kasus e-KTP, dan mengawasi kinerja dan integritas Jokowi sebagai presiden. Dampak negatifnya adalah bahwa isu ini bisa menjadi sumber fitnah dan adu domba, yang bisa merusak citra dan reputasi Jokowi sebagai presiden. Isu ini juga bisa menjadi sumber gangguan dan tekanan, yang bisa menghambat proses hukum yang berjalan di KPK, dan melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Jokowi harus bersikap terbuka dan transparan, dan membuktikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Agus harus bersikap jujur dan konsisten, dan membuktikan kebenaran ceritanya. KPK harus bersikap profesional dan independen, dan melanjutkan proses hukum yang berjalan di kasus e-KTP. Masyarakat harus bersikap kritis dan objektif, dan mendukung pemberantasan korupsi.

Demikianlah ulasan lengkap kami tentang isu Jokowi intervensi kasus e-KTP. Semoga blogpost ini bermanfaat dan informatif bagi Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan, saran, atau kritik, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah membaca blogpost ini. Sampai jumpa di blogpost selanjutnya.

banner 325x300
banner 728x90