banner 728x90

Aturan Kampanye Presiden dan Wakil Presiden

Aturan Kampanye Presiden dan Wakil Presiden
Aturan Kampanye Presiden dan Wakil Presiden
banner 468x60

Presiden Boleh Kampanye, Ini Dia Aturan Lengkapnya!

Aturan Kampanye Presiden dan Wakil Presiden, Presiden dan Wakil Presiden memiliki hak untuk melaksanakan kampanye dalam Pemilihan Umum (Pemilu), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Kampanye merupakan kegiatan untuk meyakinkan pemilih agar memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Sejarah Kampanye Presiden dan Wakil Presiden

banner 325x300

Kampanye presiden dan wakil presiden di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sejak era Orde Baru hingga era Reformasi. Pada era Orde Baru, kampanye presiden dan wakil presiden diatur dengan ketat oleh pemerintah. Hanya partai politik peserta pemilu yang boleh melakukan kampanye.

Pada era Reformasi, aturan kampanye presiden dan wakil presiden menjadi lebih longgar. Masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (NGO) juga diperbolehkan untuk melakukan kampanye. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Aturan Kampanye Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 299 UU Pemilu menjelaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat diperbolehkan untuk melakukan kampanye. Berikut beberapa poin penting terkait aturan kampanyenya:

1. Hak dan Kewajiban

  • Hak:
    • Melaksanakan kampanye.
    • Mendapatkan cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye.
    • Menggunakan fasilitas pengamanan.
  • Kewajiban:
    • Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
    • Tidak menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan.
    • Menjalani cuti di luar tanggungan negara.

2. Fasilitas Kampanye

  • Presiden dan Wakil Presiden tidak diperkenankan menggunakan fasilitas negara untuk kampanye, kecuali fasilitas pengamanan.
  • Fasilitas pengamanan yang dimaksud meliputi:
    • Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
    • Kendaraan khusus.
    • Alat komunikasi.

3. Cuti Kampanye

  • Presiden dan Wakil Presiden wajib mengambil cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye.
  • Cuti tersebut tidak termasuk dalam masa jabatannya.
  • Biaya cuti ditanggung oleh negara.

4. Sanksi

  • Pelanggaran terhadap aturan kampanye dapat dikenai sanksi, termasuk teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan kampanye, dan pembatalan sebagai peserta pemilu.

5. Ketentuan Lain

  • Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh melibatkan aparatur negara dalam kegiatan kampanye.
  • Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh menggunakan isu SARA dalam kampanye.
  • Presiden dan Wakil Presiden wajib menjaga netralitas dan objektivitas penyelenggaraan pemilu.

Pentingnya Memahami Aturan Kampanye Presiden dan Wakil Presiden

Memahami aturan kampanye Presiden dan Wakil Presiden penting untuk:

  • Menjamin kelancaran dan ketertiban Pemilu.
  • Mencegah penyalahgunaan wewenang oleh Presiden dan Wakil Presiden.
  • Menciptakan persaingan yang adil antar peserta pemilu.

Dampak Kampanye Presiden dan Wakil Presiden

Kampanye presiden dan wakil presiden dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya, kampanye dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan memperkaya pengetahuan masyarakat tentang visi dan misi pasangan calon. Dampak negatifnya, kampanye dapat menimbulkan ketegangan dan perpecahan di masyarakat, terutama jika kampanye dilakukan dengan cara yang tidak sehat.

Etika Kampanye Presiden dan Wakil Presiden

Kampanye presiden dan wakil presiden harus dilakukan dengan mengedepankan etika dan moralitas. Hal ini penting untuk menjaga kondusivitas pemilu dan mencegah terjadinya konflik. Berikut beberapa etika yang harus dipegang teguh dalam kampanye:

  • Jujur dan adil.
  • Tidak menyebarkan berita bohong dan fitnah.
  • Menghormati perbedaan pendapat.
  • Tidak melakukan kampanye hitam.

Kesimpulan

Presiden dan Wakil Presiden diperbolehkan untuk melakukan kampanye, namun tetap harus mengikuti aturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjamin kelancaran dan ketertiban Pemilu, serta mencegah penyalahgunaan wewenang. Masyarakat juga diharapkan untuk memahami aturan kampanye dan berpartisipasi dalam pemilu dengan cerdas.

Baca Juga : Pemakzulan Jokowi

banner 325x300
banner 728x90